Ada Apa dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur…???
Oleh: Mariaty A. Niun
JARI Indonesia Kalimantan Tengah

Berawal dari adanya Permohonan Informasi oleh sodara M. Habibi selaku masyarakat Kotim yang memintakan Data mengenai perizinan 2 perusahaan Perkebunan Kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur yakni PT. Hati Prima Agro dan PT. Langgeng Makmur Sejahterayang diajukan ke Biro Ekonomi Setda Kotawaringin Timur dan ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan pada 26 November 2015 yang lalu, ternyata hingga kini data yang dimaksud tidak diberikan ke Pemohon.
Hal ini kemudian membuat si Pemohon yakni M. Habibi mengajukan Keberatan pada atasan PPID kabupaten Kotawaringin Timur dan tidak juga di tanggapi hingga akhirnya M. Habibi mengajukan sengketa Informasi di Komisi Informasi kalimantan Tengah.
Walnya penjadwalan sidang Mediasi dengan Biro Ekonomi Setda Kotim di jadwalkan tanggal 7 Maret 2016 dan sidang mediasi dengan Dishubkominfo Kotim dilaksanakan pada 8 Maret 2016. Namun demikian kedua termohon tidak menghadiri persidangan yang agendanya adalah mediasi, hingga KI kemudian menjadwalkan ulang pada tanggal 14 & 15 Maret 2016 untuk kedua institusi pemkab Kotim tersebut.
Hingga waktu yang diagendakan pun tiba, pada tanggal 14 maret 2016 di hari senin sidang dimulai pada pukul 10.00 wib dengan termohon Biro Ekonomi Setda Kotawaringin Timur. Persidangan berlangsung dimana mediasi dipimpin oleh salah satu komisioner KI yakni Dr. Mambang Y. Tubin.
Mediasi berlangsung alot, dimana Pak Wim RK. Benus dari Biro Ekonomi Kotim menyatakan bahwa untuk mendapatkan data atau informasi mengenai ke -2 perusahaan tersebut haruslah dengan prasyarat dimana karena tujuan permintaan data adalah untuk penelitian maka si pemohon harus melampirkan Proposal Penelitian juga surat rekomendasi penelitian dari lembaganya. Menurut pak Wim bahwa penelitian itu haruslah ada latarbelakang mengapa penelitian itu dilaksanakan, tujuan penelitiannya juga metodenya sehingga bisa keliatan apakah nantinya data yang diminta relevan atau tidak dengan penelitiannya. Karena data penelitian ada yang berupa data primer dan data sekunder maka Pak Wim mempertanyakan kenapa data yang diminta hanya data Sekunder yakni data mengenai perusahaan PT. Hati Prima Agro dan PT. Langgeng Makmur Sejahterasaja. Pak Wim menegaskan dan ingin mencari tahu apa hubungan penelitian dan data yang diminta.
Alasan berikutnya adalah karena permohonan data dilakukan menjelang Pemilukada yang dilaksankan tanggal 9 Desember 2015 maka takutnya nantinya akan menimbulkan kerawanan sosial jika data diberikan. Ketika ditanya oleh para wartawan apa hubungan pilkada atau kandidat peserta pilkada dengan kedua perusahaan itu sehingga akan mengakibatkan kerawanan dan stabilitas kemamanan di Kotim, pak Wim tidak bisa menjelaskan.
Alasan yang terakhir adalah bahwa sesuai dengan UU KIP No. 14 tahun 2008, menurut pak Wim bahwa data yang dimaksud tidak bisa diberikan karena sesuai dengan pasal 17 UU KIPbahwa informasi itu adalah informasi yang dikecualikan karena dapat membahayakan negara dan dapat menimbulkan persaingan Usaha yang tidak Sehat.
Sidang selanjutnya antara M. Habibi dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 15 Maret 2016 kembali tidak dihadiri oleh Termohon, sehingga sidang mediasi agandakan ulang.
Berdasarkan rentetan keterangan di atas, menjadi pertanyaan besar bagi kita semua…?!
• Kenapa Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Kotawaringin Timur hingga 2 kali panggilan tidak menghadiri Mediasi, apakah Dishutbun Kotim tidak menerima surat panggilan, tidak menghormati lembaga Komisi Informasi, atau tidak menghendaki (menolak) adanya mediasi dengan pemohon..???
• Kenapa Biro Ekonomi Setda Kotim di sidang mediasi awalnya ngotot menyatakan bahwa data ke -2 perusahaan itu bisa mengakibatkan kerawanan stabilitas keamanan di kotim, apa hubungan perusahaan-perusahaan tersebut dengan pemerintah daerah dan proses pilkada…??? apa yang coba disembunyikan hingga proses memperoleh data tersebut begitu alot bahkan membutuhkan syarat bahwa pemohon harus merubah bunyi tujuan penggunaan data yakni “Penelitian” dengan kalimat yang lain dan harus membuat pernyataan bahwa data tidak akan disalah gunakan…??? aroma ketakutan apa ini…???.
Wajar jika masyarakat mau mengetahui perusahaan apa saja yang ada di kabupaten tersebut, luasanya berapa, perizinannya bagaimana, manfaatnya apa buat masyarakat atau dampaknya apa buat masyarakat…???. jika informasi mengenai hal tersebut saja menjadi rahasia, sulit dan berprasyarat, ada apa dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, apakah ada yang disembunyikan…???. Hubungan manis seperti apa yang terjadi antara kedua Perusahaan dengan Pemkab Kotim…???.
Satu hal yang dapat di petik dan menjadi pembelajaran dalam proses ini adalah bahwa Pemkab Kotim belum memahami mengenai Keterbukaan Informasi Publik adalah merupakan sebuah keharusan sekarang ini karena Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) No. 14 tahun 2008 sudah mengatur dan menjamin hal tersebut;juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri atau Pemerintah Daerah; hingga Perda Provinsi Kalimantan Tengah No 5 tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Provinsi Kalimantan Tengahtelah mengharuskan pemerintah daerah untuk membentuk PPID, dan apakah pemkab Kotim sudah membentuk PPID, dan paham peranan PPID hingga kewajiban-kewajibannya. Jika iya tentunya yang menghadiri sidang, selain biro Ekonomi tentunya adalah PPIDnya.

Terakhir, penggunaan pasal 17 untuk kategori informasi yang dikecualikan pada ayat sangat tidak mendasar, karena tidak dilakukan pengujian sebelumnya, baik itu uji Konsekuensi dan uji kepentingan publik. Informasi yang dikecualikan adalah Informasi yang apabila dibuka dapat membahayakan kepentingan yang dilindungi oleh undang-undang.jika akan berpengaruh pada stabilitas keamanan maka harus ada penjelasan yang jelas, karena untuk kemamanan negara hal yang dirahasikan biasanya berkaitan dengan misalnya data BIN, data Intelijen, dll yang rawan bila di buka ke publik. Sedangkan apa lagi mengenai persaingan usaha biasanya adalah berkaitan dengan rahasia dagang seperti metode produksi, metode pengolahan, dan strategi perdagangan namun bukan perizinan.