Disahkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) tahun 2008 telah menghadirkan perubahan di Republik Indonesia. Ini merupakan penegasan, bahwa hak atas informasi setiap warga negara dijamin oleh negara. Artinya, pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik dapat dijalankan dengan lebih optimal.

UU KIP telah lama dinantikan. Dahulu, akses masyarakat terhadap segala macam informasi benar-benar terbatas. Informasi diberikan hanya jika diminta, semuanya dianggap sebagai hak institusi dan bersifat rahasia, kecuali yang dipublikasikan. Sesudah UU KIP disahkan, informasi pun menjadi hak warga negara. Kini semua informasi adalah milik publik, kecuali yang dirahasiakan, dan institusi wajib mempublikasikannya secara pro aktif, pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan. Presiden RI menginstruksikan keterbukaan di bahkan tanpa perlu diminta terlebih dahulu.

UU KIP adalah jalan menuju tata banyak kesempatan dan pidatonya  Mulai dari urusan tes CPNS, pengelolaan zakat, pengadaan barang dan jasa di institusi pemerintah, serta pelayanan publik lainnya, Presiden tak jarang mengulang kata “transparan.” Presiden menyadari bahwa kini masyarakat telah berubah. Masyarakat lebih tahu dan kritis akan haknya, serta lebih berkemauan untuk berpartisipasi aktif dalam proses tata kelola pemerintahan.

Dengan kondisi seperti disebutkan diatas, institusi publik tidak boleh tidak siap. Banyak hal yang harus segera dikerjakan, mulai dari pembentukan maupun penguatan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di setiap Kementerian, lembaga dan institusi publik di Pemerintah Daerah, hingga memperbaiki layanan masyarakat, khususnya dalam hal kejelasan prosedur, waktu, dan biaya. Keterlambatan melaksanakan UU dan instruksi presiden dapat berujung pada ketidakpercayaan masyarakat. Bahkan bukan tidak mungkin, ketidaksiapan badan publik menghadapi tuntutan masyarakat yang demikian akan berujung pada sengketa informasi.

 Open Government Indonesia (OGI) adalah sebuah gerakan untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka, lebih partisipatif dan lebih inovatif yang merupakan bagian dari gerakan global Open Government Partnership (OGP) yang saat ini memiliki 58 Negara anggota (dan terus bertambah), dimana pada tahun 2013 ini Indonesia dan Inggris bersama-sama menjadi co-chairmanship

 Open Government Indonesia mulai didirikan pada tanggal 20 September 2011. Saat ini yang menjadi Tim Inti OGI adalah Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian pembangunan (UKP-PPP), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Komisi Informasi Pusat (KIP), Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO)Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), dan Transparency International Indonesia (TII), JARI Indonesia (Kalimantan Tengah), Gerakan Anti Korupsi Aceh (Gerak Aceh), dan Komite Pemantau Legislatif Makassar (KOPEL) Makassar.

 Guna mendukung komitmen Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah sebagai Provinsi Percontohan Open Government Indonesia (OGI), sesuai Kesepakatan Bersama antara Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: Mou-002/UKP-PPP/11/2012 dan Nomor: 13/KB-KSD/KTG/2012 tanggal 14 November 2012. Sebagai wujud nyata dukungan, JARI INDONESIA Kalimantan Tengah berinisiatif untuk melakukan pendampingan pada Institusi Publik (PPID Utama dan PPID Pembantu) di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam membantu mengembangkan sistem untuk merespon permintaan atas Transparansi Informasi, atas dukungan pendanaan dari Ford Faundation melalui PATTIRO.