Beberapa kasus sengketa informasi public di Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah (PR) Pemrov. Kalteng sebagai Provinsi Percontohan Open Government Indonesia.

 

PALANGKA RAYA– Badan Publik di Provinsi Kalimantan Tengah diminta segera menyediakan atau mengumumkan hal-hal yang menjadi permintaan publik terkait dengan transparansi atas informasi publik, karena dengan penerapan itu maka sengketa informasi tidak akan pernah terjadi. “Sengketa informasi tidak akan terjadi apabila Badan Publik memenuhi kewajiban dengan menyediakan dan mengumumkan informasi kepada publik. Hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP),” kata Direktur Jari Indonesia Kalimantan Tengah Linggarjati saat melakukan asistensi penguatan kapasitas PPID Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis, (10/10/2013).

Untuk itu, kata Linggar, setiap PPID Utama dan PPID Pembantu  baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota, harus mempunyai Daftar Informasi Publik (DIP), Standar Oprasional Prosedur (SOP) sebagai panduan PPID dalam mengolah, mengelola, mendokumentasikan dan mempublikasikan informasi, kemudian juga dalam SOP ini memuat standar layanan informasi publik dalam upaya  melaksanakan mandat UU 14 tahun 2008 guna meminimalisir terjadinya sengketa informasi.

Dia juga mengingatkan bahwa batasan waktu bagi Badan Publik untuk menyiapkan informasi baik itu dalam bentuk  data maupun dokumen lainya,. yang diminta oleh public (pemohon informasi)  adalah 10 hari kerja untuk menyiapkan data yang diminta. Konsekuensinya, jika dalam waktu yang telah ditentukan itu Badan Publik belum juga memberikan informasi yang diminta, maka pemohon informasi berhak mengajukan keberatan ke internal Badan Publik yang dalam hal ini PPID di masing-masing SKPD terkait dengan permohonan informasi, bahkan bisa terjadi kemungkinanya pemohon informasi mengajukan penyelesaian sengketa informasi  ke Komisi Informasi (KI) Provinsi atau ke KI Pusat jika masih merasa keberatan atas permohonan informasi jika apa yang diminta masih belum terpenuhi .

“Cara ini bisa ditempuh karena UU KIP telah menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi, sebagai upaya mewujudkan dan meningkatkan peran publik dalam upaya  pengawasan terhadap penyelenggaraan Negara secara partisipatif guna mendorong Good Governance,” ujarnya.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan KI Provinsi Kalimantan Tengah, setiap Badan Publik di kabupaten/kota sudah harus memilki standar layanan informasi sebagai upaya memenuhi kewajiban melaksanakan UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Standar pelayanan dimaksud dengan menyediakan dan membuka atau mengumumkan informasi publik kepada masyarakat. 

“Standar layanan informasi ini bukan hanya diterapkan di semua Badan Publik tingkat provinsi, melainkan juga di semua kabupaten dan kota,” ungkapnya dalam dialog publik yang dilaksanakan KI dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Refleksi dua tahun Komisi Informasi mendorong keterbukaan informasi publik di provinsi Kalimantan Tengah, Rabu, (9/10/2013). (CJ/JARI-KT)