Laporan ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk memotret kesenjangan dalam pelaksanaan tata kelola (governance) di sektor kehutanan di Indonesia, dengan fokus pada provinsi Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Penerbitan laporan ini tidak terlepas dari kerjasama yang telah terbangun di antara Jaringan Tata Kelola Hutan Indonesia dengan World Resources Institute, serta dukungan dan kontribusi dari mitra kerja daerah, yaitu Yayasan Santiri dan Gema Alam di Nusa Tenggara Barat, serta Yayasan JARI di Kalimantan Tengah. Jaringan Tata Kelola Hutan Indonesia, terdiri dari beberapa organisasi masyarakat sipil, yang saat ini mencakup ICEL, HuMA, Sekala, Telapak dan FWI.

Hasil analisis Bappenas yang diperkuat oleh kajian berbagai pihak menyebutkan bahwa tata kelola, penataan ruang, tenurial, manajemen hutan (termasuk penegakan hukum) adalah beberapa persoalan pokok dan mendasar dari kehutanan Indonesia. Melihat kondisi ini, maka Jaringan Tata Kelola Hutan Indonesia (Governance Forest Initiative – GFI) berinisiatif melakukan serangkaian penilaian (assessment) terhadap kondisi pengelolaan hutan di Indonesia. Penelitian ini didasarkan pada seperangkat indikator penilaian yang telah dikontekstualisasikan dengan karakteristik kehutanan di Indonesia. Setelah melalui beberapa tahapan selama kurang lebih 1,5 tahun, pada akhirnya dihasilkan sebuah dokumen kriteria dan indikator tata kelola hutan yang sesuai dengan konteks negeri ini. Indikator ini merupakan sebuah dokumen hidup yang akan terus diperkaya sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Jaringan Tata Kelola Hutan Indonesia memilih 4 (empat) aspek prioritas dari governance, yaitu Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas, dan Koordinasi. Keseluruhan indikator diarahkan untuk menilai kondisi dari 4 isu utama kehutanan yaitu Tenurial, Perencanaan ruang / lahan, manajemen kehutanan, dan pendapatan (revenues) dari sektor kehutanan. Keempat isu tersebut kami yakini mampu mewakili keseluruhan aspek pengelolaan hutan dari hulu hingga hilir. Kami memahami bahwa keempat isu tersebut masih mungkin untuk berkembang di kemudian hari, oleh karena itu metodologi (termasuk indikator) yang dikembangkan ini memang diarahkan untuk menjadi sebuah hal yang hidup dan berproses.

Untuk melakukan analisis keempat aspek tersebut, penelitian ini menekankan adanya jaminan hukum (rules) yang memberikan landasan bagi pelaksanaan tata kelola yang baik; aktor yang menjalankan landasan hukum tersebut; serta praktik (aktualisasi) tata kelola kehutanan yang telah dijamin oleh peraturan perundangan. Hasil penilaian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan sebuah gambaran lengkap mengenai kondisi jaminan hukum, aktor dan praktik tata kelola kehutanan di dua provinsi (Kalimantan Tengah dn Nusa Tenggara Barat) yang dipilih sebagai lokasi penelitian. Tentunya penilaian yang dilakukan di dua provinsi belum dapat mewakili Indonesia secara keseluruhan. Namun, paling tidak penilaian ini dilakukan di dua daerah dengan karakteristik yang berbeda sehingga diharapkan dapat menjadi awal untuk mewakili keberagaman kondisi di Indonesia.

Untuk membaca hasil laporan ini secara lengkap, dapat diunduh di sini (

Laporan ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk memotret kesenjangan dalam pelaksanaan tata kelola (governance) di sektor kehutanan di Indonesia, dengan fokus pada provinsi Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Penerbitan laporan ini tidak terlepas dari kerjasama yang telah terbangun di antara Jaringan Tata Kelola Hutan Indonesia dengan World Resources Institute, serta dukungan dan kontribusi dari mitra kerja daerah, yaitu Yayasan Santiri dan Gema Alam di Nusa Tenggara Barat, serta Yayasan JARI di Kalimantan Tengah. Jaringan Tata Kelola Hutan Indonesia, terdiri dari beberapa organisasi masyarakat sipil, yang saat ini mencakup ICEL, HuMA, Sekala, Telapak dan FWI.

Hasil analisis Bappenas yang diperkuat oleh kajian berbagai pihak menyebutkan bahwa tata kelola, penataan ruang, tenurial, manajemen hutan (termasuk penegakan hukum) adalah beberapa persoalan pokok dan mendasar dari kehutanan Indonesia. Melihat kondisi ini, maka Jaringan Tata Kelola Hutan Indonesia (Governance Forest Initiative – GFI) berinisiatif melakukan serangkaian penilaian (assessment) terhadap kondisi pengelolaan hutan di Indonesia. Penelitian ini didasarkan pada seperangkat indikator penilaian yang telah dikontekstualisasikan dengan karakteristik kehutanan di Indonesia. Setelah melalui beberapa tahapan selama kurang lebih 1,5 tahun, pada akhirnya dihasilkan sebuah dokumen kriteria dan indikator tata kelola hutan yang sesuai dengan konteks negeri ini. Indikator ini merupakan sebuah dokumen hidup yang akan terus diperkaya sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Jaringan Tata Kelola Hutan Indonesia memilih 4 (empat) aspek prioritas dari governance, yaitu Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas, dan Koordinasi. Keseluruhan indikator diarahkan untuk menilai kondisi dari 4 isu utama kehutanan yaitu Tenurial, Perencanaan ruang / lahan, manajemen kehutanan, dan pendapatan (revenues) dari sektor kehutanan. Keempat isu tersebut kami yakini mampu mewakili keseluruhan aspek pengelolaan hutan dari hulu hingga hilir. Kami memahami bahwa keempat isu tersebut masih mungkin untuk berkembang di kemudian hari, oleh karena itu metodologi (termasuk indikator) yang dikembangkan ini memang diarahkan untuk menjadi sebuah hal yang hidup dan berproses.

Untuk melakukan analisis keempat aspek tersebut, penelitian ini menekankan adanya jaminan hukum (rules) yang memberikan landasan bagi pelaksanaan tata kelola yang baik; aktor yang menjalankan landasan hukum tersebut; serta praktik (aktualisasi) tata kelola kehutanan yang telah dijamin oleh peraturan perundangan. Hasil penilaian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan sebuah gambaran lengkap mengenai kondisi jaminan hukum, aktor dan praktik tata kelola kehutanan di dua provinsi (Kalimantan Tengah dn Nusa Tenggara Barat) yang dipilih sebagai lokasi penelitian. Tentunya penilaian yang dilakukan di dua provinsi belum dapat mewakili Indonesia secara keseluruhan. Namun, paling tidak penilaian ini dilakukan di dua daerah dengan karakteristik yang berbeda sehingga diharapkan dapat menjadi awal untuk mewakili keberagaman kondisi di Indonesia. 

Sumber: Jaringan Tata Kelola Hutan ( The Governance Of Forest Initiative) http://tatakelolahutan.net/potret-pelaksanaan-tata-kelola-hutan-sebuah-studi-mendalam-di-provinsi-kalimantan-tengah-dan-nusa-tenggara-barat/

Untuk membaca hasil laporan ini secara lengkap, dapat diunduh di sini : http://tatakelolahutan.net/wp-content/uploads/2013/02/Potret-Pelaksanaan-Tata-Kelola-Hutan_Sebuah-Studi-Mendalam-di-Provinsi-KalTeng-dan-NTB.pdf