LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI

JARI Indonesia Kalimantan Tengah – Indonesian Center for Environmental Law

Oleh: Linggarjati, Dessy Eko Prayitno, Nisa I. Nidasari

Hak atas informasi memegang peran penting dalam mewujudkan Hak Akses di Indonesia. Sejak tahun 2008, jaminan hukum terhadap pemenuhan akses publik terhadap informasi telah mendapatkan legitimasinya dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP kemudian didukung dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik sebagai peraturan teknis pelaksanaannya.

Terkait dengan perundang-undangan dibidang keterbukaan informasi publik tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov. Kalteng) menyikapinya dengan membentuk Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah (KI Prov. Kalteng) melalui SK Gubernur No.188.44/322/2011, menunjuk PPID Pemprov. Kalteng, bahkan Pemprov Kalteng berkomitmen menjadi Pilot Project Open Government Indonesia dalam rangka mendorong transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Namun, hal ini tidak serta merta menunjukkan komitmen serius Pemprov. Kalteng dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik sebagaimana dimandatkan dalam UU KIP. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa pembentukan KI Prov. Kalteng, penunjukan PPID, dan perangkat KIP lainnya sebatas untuk menggugurkan kewajiban UU KIP semata.

Ketidak seriusan Pemprov. Kalteng dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik ini berdampak, salah satunya di Kelurahan Bereng Bengkel, yaitu buruknya infrastruktur, serta pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, kehutanan, dan kawasan lahan gambut. Minimnya informasi yang dapat diakses oleh masyarakat baik, melalui publikasi pro-aktif oleh pemerintah maupun melalui permohonan informasi, menyebabkan masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang rencana pembangunan yang akan dilakukan di daerah mereka. Padahal, dengan informasi tersebut masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, maupun kritik terhadap kebijakan Pemprov. Kalteng, sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk membaca hasil laporan ini secara lengkap, dapat diunduh di sini :http://jarikalteng.or.id/wp-content/uploads/2013/09/Laporan-Permohonan-Informasi-2013.pdf