Pelatihan akses Informasi Barito Selatan

Pelatihan akses Informasi Barito Selatan

Pelatihan Akses Informasi Bagi Masyarakat

di Kabupaten Barito Selatan

Pemahaman akan hak dan kewajiban dari masyarakat sebagai bagian dari pengawas dan pengontrol kinerja pemerintah juga harus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa memanfaatkan peluang dan hak mereka untuk lebih berpartisipasi terutama agar mereka bisa lebih memahami bahwa pengetahuan dan informasi adalah modal dasar bagi mereka untuk bisa mencapai kesejahteraan dan maksimal dalam pengelolaan sumberdaya.

Masyarakat adalah komponen utama yang menjadi ujung tombak dalam pemantauan kinerja badan publik dan juga sebagai pihak utama yang terkena dampak dari implementasi kebijakan-kebijakan sebagai produk badan publik. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi sangat penting, baik bagi PPID selaku Badan Publik yang mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani Informasi dan Data bagi permohonan informasi publik juga bagi masyarakat. Dengan adanya peluang keterbukaan akses Informasi dan Data bagi masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang 14 tahun 2008 ini, masyarakat diharapkan tidak lagi takut dan ragu akan Hak atas Informasi dan Data yang menjadi kebutuhan masyarakat.

untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pembangunan terutama terkait kelola kehutanan maka dibutuhkan kegiatan yang mampu memberikan kepercayaan diri masyarakat untuk berani mengambil peran dan proaktif untuk menggali informasi dan data di Badan Publik. Pelatihan atau Peningkatan kapasitas “Uji Akses Informasi” bagi masyarakat perlu dilakukan di Barito Selatan, kegiatan ini menjadi sangat penting karena Kabupaten barito Selatan sebagai kabupaten yang dipilih sebagai Kabupaten Pilot pelaksanaan REDD+, Kabupaten pilot untuk pengukuhan penatabatasan kawasan hutan dan penertifan perizinan yang belum clear and clean.

Pelatihan ini bertujuan untuk mensosialisasikan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No. 14 tahun 2008 dan membangun kapasitas masyarakat agar dapat memahami akan hak mereka atas informasi dan mampu melakukan “uji” permohonan informasi sesuai dengan mekanisme perundangan yang berlaku.

Pelaksanaan kegiatan berkat dukungan Forest Watch Indonesia (FWI) dan kerjasama dengan PPID Setda Provinsi Kalimantan Tengah JARI Indonesia Kalimantan Tengah. Bertempat di Aula Afiat Jaya Buntok, Jln. Pelita Raya No. 56 Buntok pada hari Rabu-Kamis tanggal 16-17 September 2014.

Peserta dalam pelatihan ini sebagian terdiri dari perwakilan masyarakat desa yang ada di 14 desa yang masuk dalam wilayah pengukuhan Kawasan Hutan di Kabupaten Barito Selatan, dari wilayah seputaran buntok dan 4 orang peserta dari Community Center Palangka Raya. Total jumlah peserta yang hadir adalah sebanyak 20 orang, Peserta dari Community Center (CC) dilibatkan karena mereka adalah perwakilan dari Komunitas JARI Kalteng yang selama ini mendapat pendampingan dan pelatihan uji akses informasi sehingga bisa berbagi pengalaman tentang melakukan pengajuan informasi sesuai dengan ketentuan UU KIP No 14 tahun 2008.

Dari serangkaian kegiatan yang dilaksanakan memang masih tercatat dan dirasakan beberapa kekurangan dari sisi teknis pelaksanaan dan juga para pihak yang dilibatkan. Untuk itu beberapa catatan penting yang bisa menjadi pembelajaran dari kegiatan lokakarya ini antara lain:

  • Proses secara keseluruhan berjalan lancar, namun ada beberapa undangan yang seharusnya bisa dilibatkan dan menjadi representative dari kegiatan ini tidak bisa hadir. hal ini dikarenakan kondisi air sungai yang surut sehingga menyulitkan aksesibilitas masyarakat menuju ibukota kabupaten (Buntok), karena sarana transportasi para peserta sebagian besar hanya bisa dilalui melalui sungai.
  • Agenda di Hari Pertama, diawali dengan Pengantar difasilitasi oleh Mariaty A. Niun, di diskusi awal ini dilakukan brainstorming mengenai agenda selama dua hari, penyampaian harapan-harapan dan kontrak belajar.

Peserta kegiatan menganggap bahwa kegiatan ini sangat penting, rata-rata peserta baru mengetahui bahwa Hak atas informasi ternyata dijamin oleh Undang-undang dan selama ini memang belum ada sosialisasi mengenai Undang-undang KIP No 14 tahun 2008. Selama ini masyarakat hanya mengandalkan informasi-informasi yang di bawa oleh perwakilan pemerintah yang kadang hanya di sosialisasikan hingga ke tingkat kecamatan sehingga tidak menyeluruh. Persoalannya sekarang masalah penetapan kawasan hutan terutama penunjukan kawasan hutan lindung di wilayah kelola masayarakat di sekitar DAS Barito dikhawatirkan berdampak merugikan masyarakat dan mempersulit masyarakat untuk bisa mengelola dan mengakses sumberdaya alam yang ada.

Peserta berharap mereka mengetahui informasi yang seperti apa saja yang bisa diakses oleh mereka, bagaimana tatacara mengakses informasi sesuai dengan Undang-undang dan berharap agar pengetahuan akan akses informasi ini bisa membantu dalam pembangunan desa dan kabupaten Barito Selatan.

  • Sesi ke-2 difasilitasi Juaini dengan materi “ Memahami Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik” di sesi ini disampaikan bahwa masyarakat memiliki hak atas informasi dan telah ada mekanisme yang mengatur tentang bagaimana mengakses informasi dan selayaknya lah pemerintah mengakomodir kebutuhan informasi yang di inginkan masyarakat karena fungsi pelayanan publik ada di pemerintah. Dengan adanya PPID di Kabupaten Barito selatan hendaknya tidak lagi menyulitkan masyarakat untuk bisa mendapatkan nformasi.
   
  • Citra dari Tim GFI di sesi ketiga menyampaikan bagaimana kerangka hukum akses informasi (hak atas informasi). Dijelaskan bahwa :

Dalam UU 14 tahun 2008 Mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengatur tentang bagaimana hak dan kewajiban masyarakat serta badan publik untuk ada mekanisme tentang pengajuan informasi, selanjutnya hak atas informasi juga diatur dalam Operasionalisasi Pasal 28F Amandemen IV UUD NRI 1945, yaitu:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Dasar Hukum Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik meliputi

Spesifik:

  • Undang-Undang N0. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP);
  • Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008;
  • Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  • Peraturan Komisi Informasi No .1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa informasi Publik;
  • PerMA No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.

    Terkait:

  • PerMenDaGri No. 35 Tahun 2010;
  • Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  • Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

Kebijakan-kebihajan tersebut mengatur hak dan kewajiban masyarakat, yakni:

Hak:

  • Memperoleh informasi:
    • Melihat dan mengetahui informasi;
    • Menghadiri pertemuan badan publik yang sifatnya terbuka;
    • Mendapat salinan informasi;
    • Menyebarluaskan informasi.
  • Mengajukan permintaan informasi;
  • Mengajukan gugatan ke pengadilan jika mendapatkan hambatan dalam memperoleh informasi.

Kewajiban:

  • Menggunakan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • Mencantumkan sumber darimana ia memperoleh informasi publik.

 Hak dan kewajiban badan publik yakni:

Hak:

  • Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
    • Alasan substansi;
    • Alasan Prosedur.
  • Mengecualikan informasi publik untuk diakses secara ketat dan terbatas berdasarkan prinsip:
    • Uji Konsekuensi;
    • Uji kepentingan publik;
    • Tidak permanen;

Kewajiban:

  • Menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan/mengumumkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya;
  • Menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
  • Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka pelayanan informasi publik;
  • Menunjuk pejabat fungsional dan/atau petugas informasi yang akan membantu pelaksanaan tugas PPID.
  • Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
  • Membuat pertimbangan tertulis dari setiap kebijakan yang diambil dalam rangka pelayanan informasi publik;
  • Melaporkan pelaksanaan UU KIP setiap tahunnya (Pasal 11 (1) h dan Pasal 12).

Subjek Pelaksana UU KIP (1)

Badan Publik, adalah:

  • lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan
  • badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau
  • organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang­Undang ini.

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang­Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

 Subjek Pelaksana UU KIP (2)

Pengadilan dan MA:

  • pengadilan tingkat pertama: (i) memutus sengketa informasi manakala salah satu atau para pihak menyatakan keberatan terhadap putusan Komisi Informasi; (ii) melakukan eksekusi atas putusan komisi informasi yang telah berkekuatan hukum tetap; (iii) mengadili tindak pidana informasi setelah melalui proses penyidikan oleh kepolisian.
  • Mahkamah Agung menerima atau menolak permohonan kasasi jika sengketa tidak putus di pengadilan tingkat pertama.

Kepolisian: menerima laporan dan menindaklanjuti melalui penyelidikan dan penyidikan manakala:

  • pemohon yang mengalami hambatan dan kerugian manakala informasi yang telah berkekuatan hukum tetap tak diberikan oleh badan Publik
  • pihak-pihak lain yang merasa dirugikan akibat penyalahgunaan informasi sebagaimana diatur oleh UU KIP.
  • Kegiatan terakhir di hari pertama adalah Mengidentifikasi kebutuhan informasi publik. Peserta di bagi menjadi 4 kelompok dengan cara berhitung, lalu masing-masing mengidentifikasi isu apa yang berkembang di wilayah mereka, dan paling mereka khawatirkan lalu merumuskan informasi apa dari isu besar tersebut yang ingin mereka akses. Peserta juga diberikan Pemahaman mengenai informasi yang terbuka dan tertutup berdasarkan kreteria informasi di UU KIP No. 14 tahun 2008 dengan memutar Film dengan judul “Hak Untuk Tahu” à hasil diskusi kelompok terlampir di catatan proses.

 INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN (SECARA BERKALA)

  1. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
  2. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
  3. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau;
  4. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  5. Kewajiban memberikan dan menyampaikan informasi publik dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sekali;
  6. Kewajiban menyebarluaskan informasi publik disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN (SECARA SERTA MERTA)

  1. Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
  2. Kewajiban menyebarluaskan informasi publik disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA

  1. Daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
  2. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
  3. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
  4. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
  5. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
  6. Informasi dan Kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
  7. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau

Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 17, UU No.14 Tahun 2008

  1. Dapat Menghambat Proses Penegakan Hukum;
  2. Dapat Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan Perlindungan Dari Persaingan Usaha Tidak Sehat;
  3. Dapat Membahayakan Pertahanan Dan Keamanan Negara;
  4. Dapat Mengungkapkan Kekayaan Alam Indonesia;
  5. Dapat Merugikan Ketahanan Ekonomi Nasional:
  6. Dapat Merugikan Kepentingan Hubungan Luar Negeri :
  7. Dapat Mengungkapkan Isi Akta Otentik Yang Bersifat Pribadi Dan Kemauan Terakhir Ataupun Wasiat Seseorang;
  8. Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi;
  9. Memorandum Atau Surat-Surat Antar Badan Publik Atau Intra Badan Publik, Yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan Kecuali Atas Putusan Komisi Informasi Atau Pengadilan;
  10. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
  11. Tidak Bersifat Permanen

(Pembukaan informasi yang dikecualikan a, b, c ,d, e, f, i, j, dilakukan dengan cara mengajukan permintaan izin kepada Presiden)

  1. Dapat Menghambat Proses Penegakan Hukum;
  2. Dapat Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan Perlindungan Dari Persaingan Usaha Tidak Sehat;
  3. Dapat Membahayakan Pertahanan Dan Keamanan Negara;
  4. Dapat Mengungkapkan Kekayaan Alam Indonesia;
  5. Dapat Merugikan Ketahanan Ekonomi Nasional:
  6. Dapat Merugikan Kepentingan Hubungan Luar Negeri :
  7. Memorandum Atau Surat-Surat Antar Badan Publik Atau Intra Badan Publik, Yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan Kecuali Atas Putusan Komisi Informasi Atau Pengadilan;
  8. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang

Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila :

  1. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau;
  2. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan -­ jabatan publik.

Dapat Mengungkapkan Isi Akta Otentik Yang Bersifat Pribadi Dan Kemauan Terakhir Ataupun Wasiat Seseorang; Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi;

  • Pada hari ke dua, diawali dengan mereview kegiatan di hari pertama lalu dilanjutkan dengan materi “mengenal PPID dan KI” yang harusnya disampaikan pada hari pertama pelatihan. Matteri ini disampaikan pada hari ke-2 karena kesepakatan dari peserta semua. Mengenal PPID dan KI disampaikan dengan permainan mummi dimana para peserta di bagi menjadi 2 kelompok yakni kelompok KI (Komisi Informasi) dan kelompok PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) , masing-masing kelompok memilih satu orang wakilnya sebagai mummi dan menempeli tubuh mummi dengan tugas dan tanggungjawab dari KI dan atau PPID, lalu menjelaskan ke peserta lainnya atau kelompok lawan. Kelompok KI bebas bertanya mengenai peran dan fungsi dari PPID, jika peran dan fungsi yang dituliskan pada kertas plano sudah clear di jelaskan baru bisa dilepaskan dari tubuh mummi, hingga kertas habis baru mummi boleh bergerak. Demikian juga sebaliknya pada kelompok PPID yang bebas bertanya mengenai KI dan lembaran kertas pada tubuh mummi baru boleh di lepas ketika kelompok PPID tidak ada lagi pertanyaan mengenai penjelasan tentang KI.
   
  • Selanjutnya Citra menyampaikan bagaimana memahami standar layanan informasi publik

Standar Layanan Informasi Publik, adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan dalam hal mengurus atau memenuhi keperluan seseorang tentang informasi publik.

  • Materi tentang standar layanan informasi selanjutnya disambung dengan materi bagaimana mengajukan informasi publik yang dibawakan LINDA dibantu oleh Pada sesi ini peserta pelatihan langsung Role play atau berpraktek langsung bagaimana mengisi form pengajuan informasi dengan benar, memahami langkah-langkah pengajuan informasi berdasarkan waktu sesuai dengan ketentuan UU KIP No.14 tahun 2008.
   
  • Simulasi mengajukan sengketa di fasilitasi oleh Citra dan Linda, bahwa dalam pengajuan informasi ketika keberatan atas informasi yang diterima atau malah tidak sama sekali diberikan informasi tersebut maka bisa mengajukan sengketa ke Komisi Informasi hingga ke Mahkamah Konstitusi jika tidak ada penyelesaian.
  • Pelatihan di hari kedua ditutup dengan membuat rencana tindak lanjut (RTL) terkait dengan pengajuan informasi, untuk proses ini dikawal dan difasilitasi oleh Juaini dimana hasil dari RTL terlampir di cacatan Proses.
  • Seluruh kegiatan berjalan dengan baik, beberapa catatan dari kegiatan ini ditampilkan sebagai berikut di bawah ini.

Catatan Proses

Uji Akses Informasi Bagi Masyarakat di Sekitar Kabupaten Barito Selatan.

Agenda :

  1. PembukadanPenghantardari JARI – Kalimantan Tengah.
  2. Penyampaian Materi Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Oleh Muhammad Juani ( Tim GFI NTB).
  3. Penyampaian Materi Oleh Citra (ICEL)

 Diskusi :

  1. Masyarakat – Mahmudinsani (Selat Baru) : sejauh mana batas-batas ketahuan masyarakat, terkaitdengan anggaran yang digunakan oleh pemerintah, apakah bisa masuk sampai kedalam-dalamnya /detailnya.
  2. Karyanto( P. Raya – BerengBengkel) : apaitubadan public daninformasi public.
  3. Citra –Icel :penyampaian penjelasaan termuat dalam kategori Informasi Publik dan ada dalam buku panduan. Dan terkait anggaran itu termasuk dalam kategori informasi yang wajib di public dan tersedia setiap saat. Yang termuat dalam kategori informasi terbuka dan dikecualikan. Artinya jika penggunaan dana yang terkait dalam penggunaan APBN itu data boleh di buka.
  4. Citra – ICEL :badan public adalah suatu badan hukum atau organisasi yang terdaftar dan menggunakan dana public.
  5. Efendi – Desa Babai :terkait dengan sanksi bagi penyebar Informasi, Informasi yang salah atau tidak sesuai itu masuk dalam Pasal berapa ?
  6. Deni – Desa. Teluk Sempudau : terkait proyek pemerintah, apakahkita/ masyarakat boleh meminta RAB dari proyek itu ? dan jika data yang kita minta tidak di berikan, apakah kita boleh menuntutnya ?
  7. Citra – ICEL : Penyebaran informasi tanpa sepengetahuan, itu masuk dalam UU ITE, penjara …. Dan Denda …. Juta.
  8. Program PNPM, adalah program yang didanai Oleh UNDP dan kerjasama dengan Pemerintah, terkait dengan RAB tersebut boleh diminta keinstansi terkait atau PPID yang ada di setempat, jika tidak direspon bisa mengajukan keberatan ke KIP di Provinsi.
  9. Agus – AmanBarsel :masyarakat dapat mengakses informasi dari berbagai sumber, sumber informasi ada yang legal dan tidak legal. Kembali kemasyarakat sebagai konsumsi informasi tersebut,

Tabel Idenfikasi Kebutuhan dan Masalah di Tingkat Desa.

Kelompok I.

Masalah Solusi yang ingindicapai Informasi yang dibutuhkan. Informasi yang menguasai
Penetapan Kawasan Hutan Lindung di Barito Selatan. –     Adanya keterbukaan tentang tata batas hutan lindung dengan hak kelola masyarakatadat.

–          Adanya sosialisasi kepada masyarakat adat tentang tata batas dimaksud.

–     SK. Kemenhut 529/12 ttg penetapan kawasan hutan lindung di Barsel.

–    Peta wilayah kawasan hutan lindung

–    PERDA no. 4/2014 Barsel.

BPKH V, BPDAS, Dinas Kehutanan dan UKP4
Adanya diskriminasi dalam penyelesaian kasus perkelahianantarwargadesatelukbetung. –     Keadilan hukum mengenai peraturan status tersangka dan penyelesaian hukumnya.

–     Transparanya soal berita acara pemeriksaan, pasal-pasal pelanggaran yang diberikan.

–     Berita acara pemeriksaan dasar hukum penetapan status tersangka. – kepolisian/ kapolsek.
Dana PNPM 2013/2014. –     Akses informasi alokasi dana PNPM pedesaan tahun 2013/2014, dan keterbukaannya. –     Berapa dana yang sudah digunakan dari tahun 2013 – 2014 dari PNPM pedesaan.

–     Apasaja program dari dana tersebut.

–     Siapa saja yang menerima manfaat dari dana tersebut.

–     BPMDes Kabupaten yang membidangi PNPM pedesaan.

–     KIP

–     Badan Kewasdaan Masyarakat (BKM).

Kelompok II.

Masalah Solusi yang ingindicapai Informasi yang dibutuhkan. Informasi yang menguasai
–          Dana BOS tidak transparan.

–          Gedung sekolah /SMTA di Danau Masura belum ada.

–          Rusaknya infrastruktur jalan ke desa Danau Masura.

–          Tata batas antar desa masura dan sekitarnya.

–     Meminta informasi tentang dana BOS dari Dikbud/ terkait.

–     Mengusulkan perbaikan keDinas PU.

–     Meminta kepastian tata batas sesuai aturan pemerintah/ pemda/ masyarakat.

–     Penggunaaan dan pelaksanaanya.

–     Memastikan apakah alokasi dana untuk proyek tersebut dianggarkan.

–     Adakah tataruang desa dan batas-batas desa.

–     Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

–     Dinas PU

–     Perp/ Pemda.

Kelompok III

Masalah Solusi yang ingindicapai Informasi yang dibutuhkan. Informasi yang menguasai
Listrik sering padam di siang hari di desa Penda Asam Listrik selalu menyala Kuota listrik untuk daerah PLN
Kesulitan mendapatkan air bersih di desa Gagutur/ Babai Air bersih mudah di dapat –     Tambah bak penampungan air

–     Mesin diperbesar

–     Pipa diperbesar

PDAM
PLN belum sampai ke desa Selat Baru –     Jaringan segera masuk

–    PL Tenaga Mesin/Surya

Anggaran Pemda Dinas Pertambangan dan Energi
Akses jalan desa ke kecamatan belum ada di desa Mahajandau –    Cari jalan alternatif

–    Pengerukan sungai

–    Pembuatan jalan setapak

Anggaran Pemda/ PT. Adaro (CSR)

 

Dinas PU dan Perusahaan
Akses jalan dari kecamatan ke kabupaten lewat darat belum ada di kecamatan Jenamas Ada jalan/akses menuju ke kabupaten Anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah PU, BAPEDA, DPRD
Polusi udara dari perusahaan MTU di Gagutur –    Pengaspalan jalan

–     Pengurangan kecepatan angkutan

–  Penyiraman jalan setiap jam

Ada kerjasama masyarakat dengan pihak MTU Dinas Depnaker
Penyusunan Perdes Tata Ruang (Pelaksanaan UU no. 6 tahun 2014) Perdes berhasil dibuat Tata cara pembuatan dan pendampingan DPRD/Bupati

Agenda 2 :

  1. Penyampaian Materi Mengenal PPID dan KI oleh Mariaty A, Niun.
  2. Penyampaian Materi Mengajukan Permohonan Informasi Publik dan Sengketa Informasi oleh Citra (ICEL) dan Linda (FWI)

Diskusi :

  1. Agus – Aman Barsel : Bagaimana bisa mendorong terbentuknya Komisi Informasi Daerah di kabupaten, dan bagaimana prosedur pembentukan komisi informasi di daerah?
  2. Mariaty: Dana operasional KI berasal dari dana hibah dari departemen keuangan. KI yang ada di provinsi belum berjalan maksimal (efektif). Sejak 2011 berdirinya KI baru tahun 2012 ada kasus yang diselesaikan,dalam setahun mereka hanya beberapa kasus saja. KI bisa bekerja bila ada pengajuan sengketa, kembali kepada kesadaran masyarakat untuk mengakses informasi masih kurang.
  3. Citra – ICEL :tujuan pengajuan informasi bisa ke lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, badan lain yang dananya dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat/sumbangan luar negeri, perusahaan negara/daerah,partai politik, LSM.
  4. Agus : Formulir permohonan pengajuan informasi dibuat sendiri atau sudah tersedia di PPID.
  5. Citra : idealnya tersedia di PPID tapi untuk antisipasi kita bisa buat sendiri dengan contoh yang ada.
  6. Citra : keberatan bisa diajukan bila informasi yang diberikan tidak sesuai dengan informasi yang diminta atau tidak ditanggapi (tidak puas dengan proses yang ada).
  7. Deny : Kalau pengajuan informasi secara lisan itu yang seperti apa? Padahal kan tanda bukti/tanda terima itu diperlukan sebagai arsip/bukti kita pernah mengajukan informasi atau sengketa informasi?
  8. Citra : sebaiknya pengajuan informasi diajukan secara tertulis karena nantinya data-data/formulir pengajuan bisa sebagai bukti ketika terjadi sengketa infomasi. Kalaupun saat pengajuan secara lisan tetap saja petugas akan mecatatkan.
  9. Linda : pengajuan secara lisan juga untuk masyarakat penyandang disabilitas yang punya keterbatasan dalam menyampaikan pengajuan informasi atau sengketa informasi secara tulisan, tapi tetap dicatat oleh petugas PPID/KIatau ada yang mendampingi.

Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Kelompok I (Palangka Raya)

Ketua : Karyanto

  1. RKA Dinas Pertanian Kota Palangka Raya TA 2013-2014
  2. Prosedur mendapatkan kartu anggota BPJS, khususnya bagi masyarakat Kameloh Baru

Kelompok II (Barsel)

Ketua : Agus

  1. Dokumentasi Amdal PT. Adaro Ind – PPID BLHD Barsel
  2. SK Penetapan Hutan Lindung No. 3929 tahun 2014

Kelompok III (Barsel)

Ketua : Deny

  1. RKD dan RKA Dinas Pertanian Barsel thn 2012-2014 di desa Teluk Sampudau
  2. RKD dan RKA Dinas P dan K Barsel thn 2012-2014 di desa Teluk Sampudau     a           Dana BOS dan rehab perumahan guru
  3. SK Penetapan Kawasan Hutan Lindung