Keterbukaan Informasi,

Sudahkah Benar Terbuka?

Senin, 22 Oktober 2018

 

“Kami sebenarnya terbuka, tetapi bukan berarti telanjang.

 Karena kami juga punya aturan yang mengikat.”

-Termohon, BPN Kalimantan Tengah-

 

Tepatnya, pagi ini, pukul 10.00 WIB sidang sengketa informasi dengan agenda mediasi antara saudara Muhamat Habibi selaku pemohon dengan Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Tengah (BPN Kalteng) selaku termohon berlangsung. Muhamat Habibi sendiri adalah seorang pegiat di Save Our Borneo (SOB), yang sebelumnya telah mengajukan permohonan informasi tentang daftar perusahaan yang menerima Hak Guna Usaha (HGU) dan peta sebarannya dalam bentuk shp sejak tanggal 9 Agustus 2018 lalu kepada BPN Kalteng. Namun, permohonan ini tidak mendapatkan tanggapan. Oleh karenanya, pada tanggal 4 September 2018, ia mengajukan surat keberatan yang kemudian ditanggapi pada tanggal 18 September 2018 oleh BPN Kalteng.

Adapun agenda hari ini merupakan agenda lanjutan dari sidang sengketa informasi yang diadakan sejak tanggal 10 Oktober 2018. Saat itu termohon tidak hadir dengan alasan adanya demonstrasi yang dilakukan didepan kantornya terkait program Dayak Misik. Akibatnya, sidang kemudian ditunda dan dilakukan kembali dengan agenda sidang pembukaan pada tanggal 16 Oktober 2018.

Sementara itu, hari ini, tanggal 22 Oktober 2018 meski untuk pertama kalinya mediasi dilakukan, tetapi hasilnya berujung dengan kata gagal. Mediasi ini berlangsung singkat karena termohon keukeuh pada keputusannya. Termohon dari BPN Kalteng yang diwakili oleh Dwiyana Oktarini mengatakan bahwa,

“Kami tetap tidak bisa memberikan karena untuk peta sebaran HGU itu tertutup sekali….kalau daftar pemberian HGU akan kami tanyakan dulu kepada pimpinan kami.”

Terkait pernyataannya tersebut, pihak BPN Kalteng mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 sebagaimana menyatakan bahwa informasi yang diminta oleh pemohon adalah Informasi Publik yang bersifat dikecualikan, yang artinya juga bersifat rahasia. Selain itu, pihaknya juga menyatakan khawatir jika nantinya data-data seperti ini akan disalahgunakan.

“Mengapa alasannya selalu disalahgunakan? Padahal ada aturan yang mengatur hal itu (UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 4 dan 5). Kami akan menggunakannya dengan bertanggung jawab….Data yang paling susah diakses memang selalu HGU….Tidak ada niatan negatif untuk menggunakan data ini. Apa keuntungannya bagi saya? Ini juga data perusahaan.” Tanggapan Habibi.

Sebagai pemohon yang mengajukan gugatannya secara individu, sebelumnya Ia juga telah menyatakan bahwa tujuan dari permohonannya hanya agar informasi dapat dibagikan dan disebarkan berdasarkan dari informasi yang benar, bukan hoax. Hal inipun tertulis dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pasal 3.

Pernyataan inipun kemudian disambut perwakilan dari pihak BPN Kalteng,

“Kami sebenarnya terbuka, tetapi bukan berarti telanjang. Karena kami juga mempunyai aturan yang mengikat.”

Sebagaimana dengan berita acara yang dibacakan pada akhir proses mediasi, alasan dari pihak BPN Kalteng tidak dapat memberikan informasi yang dimaksud adalah karena termohon bukan pemilik HGU. Selanjutnya, proses akan dilanjutkan ke tahap sidang Ajudikasi dimana termohon harus menyiapkan atau memberikan alasan-alasan berupa apa saja aturan-aturan mengikat secara tertulis yang menyebabkan informasi ini tidak dapat diberikan. Sidang Ajudikasi ini akan diadakan pada tanggal 2 November 2018, pukul 09.00 WIB mendatang. (Pinar)